Studi Komparatif Sanksi Pembunuhan Mutilasi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Abstract

Pembunuhan yang disertai mutilasi merupakan kejahatan terhadap nyawa yang tidak hanya menghilangkan hak hidup korban, tetapi juga merusak kehormatan jasadnya. Hukum positif Indonesia belum merumuskan mutilasi sebagai delik tersendiri, sedangkan hukum pidana Islam memiliki kerangka qisas, diyat, dan ta’zir. Penelitian ini bertujuan membandingkan sanksi pembunuhan mutilasi dalam kedua sistem hukum tersebut. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, dengan analisis kualitatif-deskriptif terhadap bahan hukum primer, yaitu KUHP, UU 1/2023, Al-Qur’an, dan hadis, serta 25 artikel jurnal terindeks SINTA sebagai bahan hukum sekunder. Dalam hukum positif, pelaku dijerat dengan ketentuan pembunuhan atau pembunuhan berencana, sementara mutilasi diperlakukan sebagai bagian dari modus perbuatan, bukan pemberat khusus. UU 1/2023 mengubah pidana mati menjadi pidana alternatif bersyarat dan menyediakan pedoman pemidanaan yang dapat memuat cara melakukan tindak pidana serta pemaafan korban. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan sengaja dikenai qisas atau diyat apabila dimaafkan, sedangkan perusakan jasad dapat dikenai ta’zir. Kedua sistem sama-sama membuka ancaman pidana mati, tetapi berbeda dalam peran korban, landasan filosofis, dan arah pemidanaan. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekosongan norma yang perlu segera diisi. Hukum positif perlu memperjelas mutilasi sebagai faktor pemberat atau delik terhadap jasad, sedangkan nilai keadilan restoratif dan penghormatan terhadap jasad dalam hukum Islam dapat menjadi rujukan penting pembaruan hukum pidana nasional.