Problematika Sinkronisasi Peraturan Pusat dan Daerah Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.71153/wathan.v3i3.518Keywords:
Penanaman Modal Asing, Otonomi Daerah, Harmonisasi Peraturan, Kepastian Hukum, Iklim InvestasiAbstract
Salam Bapak/Ibu Pengelola Jurnal sebagai bentuk dukungan kepada Jurnal yang Bapak/Ibu kelola berikut kami kirimkan artikel semoga bisa di publish, terimakasih sebelumnya
Downloads
References
Huda, N. (2023). Hukum Tata Negara dan Dinamika Otonomi Daerah Pasca Omnibus Law. Yogyakarta: FH UII Press.
Hukumonline. (2024, 15 Agustus). Problematika Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Benturan Kewenangan Pusat-Daerah dalam Investasi. Diakses pada 15 April 2026, dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/problematika-kkpr-investasi/
Kementerian Investasi/BKPM. (2025, 20 Oktober). Evaluasi Realisasi Penanaman Modal Asing dan Tantangan Perizinan OSS-RBA di Tingkat Daerah. Diakses pada 15 April 2026, dari https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/evaluasi-oss-rba-daerah/
Ksatriagana, A., & Utama, I. M. A. (2025). Tanggung Jawab Administrasi Pemerintah dalam Era Digital: Analisis Implementasi Sistem OSS-RBA dalam Penyelenggaraan Perizinan. Majelis: Jurnal Hukum Indonesia, 2(4), 206-218.
Putra, A. (2024). Undang-Undang Cipta Kerja dan Implementasi Pemberian Izin Usaha pada Level Pemerintah Daerah. Jurnal Yustisia, 12(1), 45-62. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Riananda, M., dkk. (2023). Retrospeksi Implikasi Hukum Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Desentralisasi dan Kewenangan Daerah. Jurnal Hukum Pemerintahan Daerah, 5(2), 112-128.
Saleng, A. (2022). Hukum Pertambangan dan Kewenangan Daerah dalam Era Otonomi: Resolusi Konflik Perizinan. Jakarta: Rajawali Pers.
Saragih, R. V., Tumanggor, M. S., & Simanjuntak, N. (2021). Harmonisasi Pengaturan tentang Penerbitan Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Sarana Investasi bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan Daerah. Jurnal Hukum Tora, 7(2), 306-324.
Sutedi, A. (2021). Hukum Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha di Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
Tjandra, W. R. (2024). Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik Berbasis Digital. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Waddha, A. H., & Andry, H. (2025). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Journal of Public Administration Review, 1(1), 380-390.
Widana, K. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Jurnal Graha Kirana: Ilmu Hukum, 4(1), 54-64.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Gabrielle Amodia Annabell (Author)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
