Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Abstract

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia menjadi sorotan utama dalam konteks dinamika perkembangan masyarakat dan tuntutan akan keadilan yang semakin kompleks. Artikel ini mengeksplorasi peran politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana, merinci konteks sejarah, dinamika politik, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sejak masa kolonial hingga reformasi, sejarah hukum pidana mencerminkan dinamika politik yang membentuk pandangan dan nilai hukum. Dinamika politik dalam pembaharuan hukum pidana melibatkan peran partai politik, legislator, dan kelompok advokasi, yang secara kolektif membentuk arah dan substansi perubahan hukum pidana. Rasio atau alasan di balik pembaharuan hukum pidana mencerminkan visi pemerintah dan aspirasi masyarakat terkait sistem peradilan pidana yang diinginkan. Isu-isu sentral seperti keseimbangan antara keamanan masyarakat dan hak individu, keadilan restoratif, dan pengaruh global menjadi fokus pembahasan dalam politik hukum pembaharuan ini. Partisipasi masyarakat dalam proses pembaharuan mencerminkan semakin meningkatnya kesadaran demokrasi, sementara dampak sosial dan ekonomi perubahan hukum pidana menjadi ukuran keberhasilan perubahan tersebut. Kesimpulannya, pemahaman mendalam tentang politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana memungkinkan evaluasi holistik terhadap peran politik dalam membentuk wajah sistem peradilan pidana Indonesia.