Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Illicit Enrichment Berdasarkan Perspektif Teori Tujuan Hukum

Abstract

Tindak pidana illicit enrichment merupakan konsep hukum yang berkaitan dengan peningkatan kekayaan secara signifikan dan tidak sebanding dengan sumber penghasilan yang sah serta tidak dapat dijelaskan secara memadai. Persoalan tersebut relevan dalam pemberantasan korupsi karena perkembangan modus korupsi semakin kompleks dan hubungan antara kekayaan dengan tindak pidana asal sering kali sulit dibuktikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan tindak pidana illicit enrichment dalam sistem hukum pidana Indonesia serta pengaturannya berdasarkan perspektif teori tujuan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan illicit enrichment diperlukan sebagai instrumen pelengkap pemberantasan korupsi, khususnya untuk menjangkau peningkatan kekayaan yang tidak wajar ketika tindak pidana asal sulit dibuktikan. Namun, kriminalisasi tersebut harus memperhatikan asas legalitas, praduga tidak bersalah, due process of law, dan perlindungan hak individu. Berdasarkan teori tujuan hukum, pengaturan illicit enrichment harus mencerminkan keseimbangan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keadilan menuntut agar kekayaan hasil penyalahgunaan kekuasaan tidak dinikmati secara bebas, kepastian hukum menghendaki rumusan unsur dan pembuktian yang jelas, sedangkan kemanfaatan menuntut efektivitas dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dengan demikian, pengaturan illicit enrichment relevan sebagai bagian pembaruan hukum pidana Indonesia.