Analisis Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Dugaan Penyiksaan Terhadap Korban Berinisial YTR di Indonesia

Abstract

Kasus dugaan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan tindakan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik dan psikologis serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun Indonesia telah menjamin hak untuk bebas dari penyiksaan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan ratifikasi Convention Against Torture melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, implementasi perlindungan terhadap korban masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai larangan penyiksaan di Indonesia serta menganalisis penerapan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terhadap kasus dugaan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup untuk melarang penyiksaan, namun implementasinya masih memerlukan penguatan, terutama terkait pengaturan tindak pidana penyiksaan, efektivitas penegakan hukum, dan perlindungan korban. Dalam kasus YTR, proses penegakan hukum harus tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, sekaligus memastikan pemenuhan hak korban melalui perlindungan hukum, rehabilitasi, pendampingan, dan pemulihan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.